Jawaban Fraksi Persatuan atas Pendapat Bupati Terhadap Empat Buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

PANGANDARAN JAWA BARAT - Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang goal-nya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " kata Miftah Farid dalam Sidang Paripurna DPRD pangandaran, Senin (06/06/2022).

Disampaikannya bahwa, sebuah Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategis lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak – hak rakyat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Tony Rosyid: Terlempar dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

Setelah mencermati dan menyimak pandangan Bupati pangandaran atas Raperda inisiatif DPRD kabupaten pangandaran tentang :1. Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa;

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;

Baca juga: Relawan Ibas Minta Elite Politik Pusat Tidak Tebar Fitnah

3. Penyelenggaraan sistem drainase; dan

4. Fasilitas penyelenggaraan pesantren, maka kami,  fraksi persatuan mengapresiasi setinggi tingginya atas pandangan dan pendapat bupati yang telah menyetujui Raperda inisitaif DPRD untuk dijadikan agenda penting dan dibahas bersama antara bupati beserta DPRD kabupaten pangandaran. 

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Menguat, Semua Merapat

Hal ini tentunya akan mendukung jalannya roda pemerintahan di kabupaten pangandaran sebagaimana yang diamanatkan uud 1945 serta undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dengan adanya sinergisitas antara legislatif dan eksekutif ini merupakan cerminan pengamalan nilai demokrasi dalam pemerintahan di kabupaten pangandaran yang tentunya dengan sinergisitas ini menjadi modal berharga untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan menjadi pemantik pesatnya pembangunan di kabupaten pangandaran.

Baca juga: KPU RI dan Perludem Tandatangani MOU, Ekosistem Keterbukaan Data Kunci Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, gemah ripah, repeh, rapih yang hulunya menjadikan kabupaten pangandaran menjadi daerah baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur yang diridhoi dan dirahmati allah, " kata Miftah.

Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat, demikian jawaban fraksi persatuan ini kami sampaikan, dan atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terimakasih, " sebutnya.

Baca juga: Ilham Bintang: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

Pangandaran, 6 juni 2022Fraksi PersatuanDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pangandaran

Ketua, H. Asikin, S.Ag. Sekertaris, Cecep Nurhidayat, S.Pd.i